Ntt vs timor leste

Mall Timor Plaza merupakan salah satu mall di Dili lambang kemajuan Timor Leste

Perbandingan Ekonomi Timor Leste dan NTT Indonesia, Bak Bumi Langit, Flobamora Makin Makmur

POS KUPANG.COM — Negara Timur Leste sebelumnya merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara ini ngotot ingin merdeka dan ingin menjadi negara merdeka.  Timor Leste lepas dari Indonesia sejak September 1999. Namun negara dengan julukan Bumi Lorosae itu baru resmi diakui negara pada tanggal 20 Mei 2002

Setelah lepas dari Indonesia, negara ini sangat bergantung dengan tambang minyak bumi di Laut Timor. Sayang, kekayaan Timor Leste harus dibagi dua dengan Australia yang merupakan pengelola

Kekayaan alam Timor Leste ternyata tidak memberikan kesejahteraan sepenuhnya ke rakyat. 

Negara ini terus terpuruk dalam kemiskinan hingga masuk dalam kategori negara termiskin di dunia oleh lembaga-lembaga internasional

Sementara Nusa Tenggara Timur yang merupakan bagian dari NKRI yang berbatasan langsung dengan Timor Leste menunjukan sebaliknya

Provinis kepulauan yang terkenal dengan nama bumi Flobamora ini terus menunjukan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, padahal di tingkatkan nasional NTT masuk dalam daerah miskin.

Negera Timor Leste kini berusia 18 tahun sejak diakui PBB sebagai negara merdeka pada tanggal 20 Mei 2002 lalu

Infastruktur jalan di distrik Oecusse Timor Leste yang masih memprihatinkan. Masyarakat harus berjibaku menarik truk yang tak mampu menanjak di jalan yang rusakInfastruktur jalan di distrik Oecusse Timor Leste yang masih memprihatinkan. Masyarakat harus berjibaku menarik truk yang tak mampu menanjak di jalan yang rusak (Youtube)

Pemerintah Indonesia bersama TNI Polri sudah berangsur meninggalkan wilayah paling timur Pulau Timor itu pada sejak September 1999

Meski sudah 18 tahun merdeka lepas dari NKRI, Timor Leste belum juga berajak menjadi sejatera. Bahkan kini pertumbuhan ekonomi negara itu kian terpuruk

Bahkan kini, pengangguran besar-besran mengancam negeri miksin itu, belum lagi ancaman kekurangan pangan.

Dikutip dari Kompas.com, Negara dengan nama resmi Republica Democratica de Timor Leste ini masih jadi salah satu negara paling miskin di dunia. 

Dikutip dari laporan United Nations Development Programme (UNDP), Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara.

Liputan6.com, Kupang – Sengketa lahan dengan warga Timor Leste di Naktuka, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur sudah meresahkan warga setempat. Lahan itu kini diolah dan ditempati oleh warga Timor Leste.

“Ini penyerobotan wilayah negara yang tidak bisa dipandang enteng. Pemerintah pusat harus mengambil langkah-langkah tepat dalam menyelesaikan sengketa lahan di Naktuka itu,” kata Ketua Bidang Hukum Internasional Universitas Nusa Cendana Kupang, DW Tadeus, di Kupang, seperti dilansir Antara, Jumat (13/5).

Dosen Fakultas Hukum Undana Kupang itu mengatakan, pemerintah tidak boleh berlarut-larut dalam menyelesaikan lahan sengketa di Naktuka itu. Tidak tertutup kemungkinan wilayah demarkasi itu kelak diklaim sebagai teritorinya Timor Leste.

“Kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia, seharusnya membuat Pemerintah Indonesia lebih peduli terhadap persoalan wilayah perbatasan dengan negara tetangga,” kata DW Tadeus.

Naktuka merupakan wilayah demarkasi antara Indonesia dan Timor Leste, namun kawasan seluas 1.690 hektare itu sudah dikuasai oleh warga Timor Leste asal Oecusse untuk berkebun dan membangun pemukiman.

Sebelum Timor Leste lepas setelah 23 tahun lebih menjadi bagian dari NKRI, kawasan Naktuka di wilayah Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, NTT itu sudah digarap oleh warga dari Oecusse untuk berkebun.

Setelah Timor Leste merdeka, warga asal Oecusse itu tidak hanya berkebun, tetapi juga membangun pemukiman. Warga Amfoang resah dan tidak mau menerima aksi penyusupan untuk menguasai wilayah NKRI secara sistematis tersebut.

Wilayah Naktuka kemudian ditetapkan sebagai daerah demarkasi, namun warga Timor Leste tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Mereka mendapat dukungan dari pemerintahannya yang berkedudukan di Dili.

“Jika tidak ada aksi protes dari pemerintah Indonesia maka sah-sah saja mereka mengarap tanah tersebut. Jadi jangan salahkan masyarakat Amfoang Timur jika suatu saat mereka mengambil tindakan sendiri untuk merebut kembali lahan tersebut,” ujar Tadeus.

Menurut dia, persoalan Naktuka tidak perlu diselesaikan melalui pengadilan internasional, tetapi bisa diselesaikan oleh pemerintah kedua negara dengan melibatkan pula para tokoh adat dan masyarakat setempat.

“Persoalan Naktuka lebih elegan diselesaikan melalui jalur adat, karena warga Oecusse yang bermukim dan menetap di Naktuka, juga masih memiliki hubungan darah dengan masyarakat di Amfoang,” kata Tadeus.

Sementara itu, Panglima Kodam IX/Udayana Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko mengatakan TNI tidak bisa bertindak lebih jauh untuk mengamankan wilayah Naktuka.

“Sampai sejauh ini, para prajurit kami yang bertugas di perbatasan RI-Oecusse hanya bisa mencegah agar tidak terjadi konflik di antara mereka,” kata jenderal berbintang dua itu.

Pangdam Udayana juga mengakui bahwa warga Oecusse yang bermukim di wilayah demarkasi Naktuka malah bertambah banyak. Sementara TNI tidak memiliki kewenangan untuk melarang mereka masuk ke Naktuka.

“Kami hanya bisa meninjau dan melaporkan perkembangannya ke Mabes TNI di Jakarta, karena persoalan Naktuka adalah persoalan antarnegara yang hanya bisa diselesaikan oleh kedua pemerintahan,” ujarnya.

Mayjen Kustanto Widiatmoko yang menjabat Pangdam Udaya pada awal Mei 2016 itu mengharapkan masyarakat Amfoang bisa menahan diri dalam menghadapi persoalan di Naktuka.

“Saya yakin, pemerintahan kita pasti memiliki cara dan strategi sendiri dalam menyelesaikan lahan sengketa di Naktuka,” demikian Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko.

NTT VS TIMOR LESTE#NTTvsTimorLeste #ekonomi #pembangunan====================================Klik link ini dan pilih donasi sekarang : https://kitabisa.com/campaign/kadountuknonaHai semua saya mau mengajak teman-teman semua untuk melakukan suatu kebaikan untuk menolong nona dan 500 anak NTT yang kurang mampu. Nah teman-teman donasi dari teman-teman ini sangat bermanfaat buat mereka. Kalo ada pertanyaan tentang campign ini bisa DM saya di instagram saya di @fonsegaa====================================Perbandingan Ekonomi Timor Leste dan NTT Indonesia, Bak Bumi Langit, Flobamora Makin MakmurNegara Timur Leste sebelumnya merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik IndonesiaNegara ini ngotot ingin merdeka dan ingin menjadi negara merdeka. Timor Leste lepas dari Indonesia sejak September 1999. Namun negara dengan julukan Bumi Lorosae itu baru resmi diakui negara pada tanggal 20 Mei 2002Setelah lepas dari Indonesia, negara ini sangat bergantung dengan tambang minyak bumi di Laut Timor. Sayang, kekayaan Timor Leste harus dibagi dua dengan Australia yang merupakan pengelola.SUMBER : https://www.google.com/amp/s/kupang.tribunnews.com/amp/2020/07/27/perbandingan-ekonomi-timor-leste-dan-ntt-indonesia-bak-bumi-langit-flobamora-makin-makmurTaq : timor lestekota kupangdili vs kupangtimor leste indonesianusa tenggara timursejarah timor lestetimor timurkupang citydili cityperbatasan indonesiakota dilitallest building in dilitallest building in timor lesteindonesia vs timor lestetimor leste ingin bergabungtimor leste ingin kembali ke indonesiamega proyek presiden jokowipresiden jokowi labuan bajojokowi bangun bendungan di nttkota kupang berkembang pesatkupang lebih modern dari negara timor lestedili (timor leste) vs kupang (indonesia)kupang (indonesia) vs dili (timor leste)kota kupang ntt 2020

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mengajak Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) untuk membangun kerjasama yang lebih konkret untuk kemajuan kedua wilayah yang masih berada dalam satu daratan tersebut.

“Pak Dubes kalau berbicara tentang Nusa Tenggara Timur dan RDTL, cara bepikirnya yaitu membangun Pulau Timor bukan membangun dua negara. Sehingga mudah untuk menterjemahkanya didalam sebuah kerjasama, karena kita ini bersudara, cuman yang memisahkan kita hanyalah Batas negara secara politik namun secara ekonomi dan social tidak”, tandas VBL saat menerima audiensi Duta Besar RDTL untuk Indonesia, Alberto Xavier Pareira Carlos bersama rombongan di Ruang Kerja Gubernur, Senin (10/8/2020).

Menurut VBL, pulau timor sangatlah unik, karena didalamnya secara administrasi terdapat provinsi yaitu NTT dan juga satu negara yang namanya RDTL.

“Kalau dikelola dengan baik melalui kerjasama yang baik maka saya yakin dalam kurun waktu 15 tahun mendatang akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di pulau ini. Sebenarnya secara ekonomi, kemerdekaan Timor leste merupakan anugerah bagi Timor Barat,” ujar Gubernur VBL.

Beliau juga menyampaikan,semangat membangun Pulau timor harus dengan hati bersih, jangan ada agenda politik.
“Pikirkan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat, tidak perlu ribut lagi masalah perbatasan. Karena kita daerah miskin namun kaya akan potensi daerah serta peluang-peluang lainya yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi pulai timor,” beber politisi Nasdem tersebut.

Mantan anggota DPR RI tersebut juga menggatakan peluang-peluang lainnya yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi pulau timor.

“Berdasarkan pengalaman saya dengan latar belakang entrepreneurship, dalam 3 bulan ini kita mesti serius untuk membicarakan tentang strategi Free Trade Area di wilayah perbatasan karena RDTL memiliki aset berupa bandara Internasional di Oekusi namun tidak memiliki barang untuk di Expor. Sedangkan NTT memiliki potensi barang kualitas ekspor namun terbatas dari sisi kuota untuk ekspor,”ujar Gubernur.

Sementara itu, Alberto Xavier Pareira Carlos selaku Duta Besar (Dubes) RDTL untuk RI menyampaikan apresiasi atas ide-ide cemerlang Gubernur NTT untuk memajukan NTT dan Timor Leste.

“Selama perjalanan karier saya mendapat amanah jabatan ini, baru kali ini saya berkesempatan berkunjung ke NTT. Kami sudah bertemu dengan Pak Bupati Belu di wilayah perbatasan untuk membicarakan tentang kerjasama ekonomi perbatasan. Saat ini juga saya bisa bertemu langsung pak Gub (Gubernur). Ingin sekali mendengar ide gagasan pa Gubernur untuk membangun kerjasama karena kita ini satu pulau dan bersaudara,” ungkap Dubes Alberto.

Dubes Carlos berjanji untuk menyampaikan ide-ide ini kepada pimpinan negara RDTL untuk segera direalisasikan.

Tampak hadir pada audience tersebut Dubes RDTL untuk RI bersama jajarannya, Staf Khusus Gubernur, Pimpinan Perangkat Daerah. (Hms Pemprov NTT)

Kisah eks pengungsi Timor Timur di NTT, tinggal di rumah beratap daun lontar selama 21 tahun: ‘Kami hanya minta pemerintah melihat kami’

  • Ayomi Amindoni
  • Wartawan BBC News Indonesia

17 Desember 2020

pengungsi Timor Timur

Sumber gambar, IAN TIMBERLAKE/AFP

Keterangan gambar,

Pengungsi perempuan Timor Timur mendengarkan ketika pengungsi lain menggambarkan kondisi kehidupan mereka yang buruk di kamp Noelbaki di luar Kupang 09 Mei 2002

Selama lebih dari dua dekade, warga eks pengungsi Timor Timur hidup dalam penuh keterbatasan tanpa kepastian tentang hak atas tanah yang mereka tinggali.

Khawatir dengan masa depan anak cucu, mereka berunjuk rasa menuntut kepastian status lahan yang mereka tempati.

Dalam unjuk rasa pekan lalu, sebanyak empat warga eks-pengungsi Timor Timur ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dituduh terlibat penyerangan dan pengrusakan mobil polisi di Desa Tuapukan, Nusa Tenggara Timur.

Melalui demonstrasi pada Jumat (10/12) – bertepatan dengan Hari HAM Sedunia – mereka menuntut kepastian hak atas tanah yang mereka tempati selama lebih dari dua dekade.

Sebanyak enam warga terluka, satu di antaranya diduga kena tembak, sebagai imbas dari kekerasan yang diduga dilakukan aparat polisi. Namun polisi membantah dan memastikan anggotanya “tidak ada sama sekali melakukan upaya-upaya represif”.

Warga eks pengungsi Timor Timur, Juana de Araujo Fernandes, berharap pemerintah “melihat” kondisi hidup tak layak yang dialami pengungsi eks Timor Timur yang tersebar di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kami hanya minta pemerintah supaya melihat kami eks Tim-Tim ini. Kami hidupnya sengsara, makan minum saja setengah mati. Dan tolong berikan hak atas tanah, status yang jelas saja. Hanya mau itu, tuntutan kita hanya itu saja,” tutur Juana kepada BBC News Indonesia, Selasa (15/12).

Pemerintah Nusa Tenggara Timur mengatakan akan “duduk bersama” dengan pemerintah pusat untuk menentukan kepastian hukum atas tanah di lahan yang ditinggali pengungsi Timor Timur yang disebutnya “sudah menjadi warga negara Indonesia” itu.

Ratusan ribu warga Timor Timur – kini bernama Timor Leste – eksodus ke Indonesia pada saat referendum Timor Timur digelar pada 1999. Mereka adalah warga Timor Timur yang memilih Indonesia menjadi tanah airnya.

Mereka tersebar di beberapa kamp pengungsi, seperti yang ada di Noelbaki, Naibonat, Haliwen, Ponu dan Tuapukan.

Namun 21 tahun kemudian, nasib sebagian dari mereka masih terkatung-katung.

Eks Pengungsi Tim TIm

Sumber gambar, Misaqui de Jesus Agustinho

Keterangan gambar,

Ratusan ribu warga Timor Timur – kini bernama Timor Leste – eksodus ke Indonesia pada saat referendum Timor Timur digelar pada 1999. Mereka adalah warga Timor Timur yang memilih Indonesia menjadi tanah airnya.

Tinggal di rumah beratap daun lontar dan dinding bebak lapuk

Salah satu dari mereka adalah Juana de Araujo Fernandes, perempuan berusia 26 tahun yang pada usia 3 tahun dibawa oleh ayah dan ibunya mengungsi ke Kupang dari Timor Timur, yang kini telah berganti nama menjadi Timor Leste.

Ia tak ingat di daerah mana di Timor Timur ia berasal, yang ia tahu dirinya dan enam saudaranya yang lain dibawa “lari” oleh ayah dan ibunya ke Kupang pada 1999, ketika provinsi ke-27 Indonesia itu menggelar referendum.

Sejak saat itu, ia tinggal di kamp pengungsi Tuapukan hingga kini.

Kamp Pengungsi Tuapukan

Sumber gambar, AFP PHOTO/WEDA

Keterangan gambar,

Anak-anak pengungsi Timor Timur berpose di dalam tenda mereka di kamp pengungsi Tuapukan di Kupang, NTT, 16 September 1999.

Lewati Podcast dan lanjutkan membaca

Podcast

Investigasi: Skandal Adopsi

Investigasi: Skandal Adopsi

Investigasi untuk menyibak tabir adopsi ilegal dari Indonesia ke Belanda di masa lalu

Episode

Akhir dari Podcast

“Ketika kita datang, tempat tinggal kita ini semuanya rumput, kaya hutan. Jadi kita semua sama-sama bersihkan, habis itu kita tempati. Kita bikin seperti tenda, pakai terpal, kita tinggal sama-sama,” tutur Juana, menceritakan pengalaman hidupnya ketika pertama kali tiba di kamp pengungsi itu.

“Dari situ, kita semua mulai cari-cari kayu untuk dipotong [untuk dijadikan] tiang, bikin rumah. Tapi rumah-rumah atap daun,” ujarnya kemudian.

Rumah yang dibangun seadanya itu dihuni oleh dua keluarga, yakni keluarga ayah dan keluarga kakak Juana.

Ketika menikah, Juana memutuskan untuk hidup terpisah, meski masih di dalam area kamp pengungsi.

“Saya dan suami berusaha bagaimana caranya kita bangun rumah. Jadi kita pergi potong kayu, bikin rumah sendiri. Tapi atapnya atap daun, bebak juga bebak lapuk,” terang Juana.

Bebak adalah anyaman batang daun gewang untuk dinding rumah

“Atap daun, lantai tanah, tidurnya masih di lantai. Bentang tikar, kasur di bawah,” katanya kemudian.

Rumah berukuran 6 kali 5 meter, itu ditinggali Juana, suami dan dua anaknya.

Juana de Araujo Fernandes

Sumber gambar, Juana de Araujo Fernandes

Keterangan gambar,

Juana tinggal di rumah berdinding bebak dan beratap daun lontar bersama suami dan kedua anaknya

Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Juana sempat bekerja sebagai buruh tani. Setelah mendapat pinjaman modal, ia berjualan sayur mayur di pasar terdekat.

Namun, ia mengaku penghasilannya kadang tak mencukupi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kadang kalau tidak ada uang kita pergi utang. Kadang kita bersihkan kebun orang, kita dibayar, baru kita tutupi utang kita.”

“Dari hasil tani, kalau hujan turun kita bisa berkebun, bikin sawah. Kalau hujan tidak ada, sawah tidak ada, tergantung hujan,” aku Juana.

Keterbatasan hidup di kamp pengungsi Tuapukan, juga dialami oleh Misaqui de Jesus Agustinho.

Kamp Pengungsi Tuapukan

Sumber gambar, AFP PHOTO/Victor TJAHJADI

Keterangan gambar,

Seorang anak pengungsi Timor Timur bermain di meja biliar mini seadanya dengan menggunakan kelereng sebagai pengganti bola di kamp pengungsi Tuapukan dekat ibukota Kupang 19 April 2001.

Sejak usia 6 tahun, pria yang lahir di Dili, Timor Leste, ini tinggal di kamp itu bersama ayah, ibu dan empat saudaranya.

Awalnya, ketika pertama tiba di kamp pengungsi ia harus tidur di bawah tenda bersama para pengungsi lain.

Namun, pada 2002, status pengungsi dihapus oleh UNHCR. Artinya, tak ada lagi bantuan dari organisasi pengungsi PBB itu.

“Sesudah itu kita mulai hidup cari kayu untuk buat rumah darurat sementara,” ujar pria yang akrab dipanggil Oky ini.

“Kita potong kayu untuk dibuatkan tiang untuk rumah. Daun lontar dijadikan atap kita. Karena kita tidak bisa membeli alat-alat, bahan bangunan, jadi kita memakai apa yang ada di lingkungan kita,” ujar Oky.

Kamp Pengungsi Tuapukan

Sumber gambar, Misaqui de Jesus Agustinho

Keterangan gambar,

Daun lontar untuk atap dan dinding yang terbuat dari bebak serta kayu untuk tiang rumah didapat dari hutan di sekitar mereka

“Dan sampai sekarang kita masih hidup di rumah beratapkan daun lontar, dengan [dinding] bebak-bebak yang hampir lapuk.”

Seperti diketahui, pada 22 Desember 2002, UNHCR telah mendeklarasikan cessation of status, atau penghapusan status pengungsi bagi warga Timor Timur yang ada di Indonesia.

Langkah serupa diikuti oleh pemerintah Indonesia pada 2005.

Sayangnya, penghapusan status pengungsi itu tak menuntaskan persoalan warga eks pengungsi. Sebab, lahan yang mereka tempati bukanlah milik mereka.

Ketika di Dili, kata Oky, keluarganya mendapat penghasilan dari bercocok tanam di lahan yang ia miliki. Namun di pengungsian, mereka terpaksa menjadi buruh tani lantaran tak lagi memiliki lahan untuk digarap.

Ia menuturkan, saat ini ada lebih dari 250 keluarga yang tinggal di Tuapukan dengan satu rumah dihuni oleh dua – tiga keluarga.

Kamp Pengungsi Tuapukan

Sumber gambar, Misaqui de Jesus Agustinho

Keterangan gambar,

Ada lebih dari 250 keluarga yang tinggal di Tuapukan dengan satu rumah dihuni oleh dua – tiga keluarga.

‘Seorang petani akan mati kalau tidak ada tanah’

Keresahan akan kepastian status tanah, memicu unjuk rasa menuntut hak atas tanah yang mereka tinggali di NTT, selama dua dekade terakhir itu.

Demonstrasi yang digelar bertepatan dengan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember lalu, merupakan demonstrasi kedua setelah sebelumnya demonstrasi digelar di bulan September.

“Selama 21 tahun hidup dalam ketidakjelasan ini, sampai kita turun ke jalan itu merupakan sebuah refleksi yang panjang akan masa depan kami dan masa depan anak cucu kami,” kata Oky, menjelaskan alasan dibalik unjuk rasa itu.

“Seorang petani akan mati kalau tidak ada tanah, terus bagaimana kalau kami tidak punya tanah untuk kami garap dan bisa makan dan minum,” jelas Oky.

Sementara, upah sebagai buruh tani, menurut Oky, tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Kamp Pengungsi Tuapukan

Sumber gambar, Misaqui de Jesus Agustinho

Keterangan gambar,

Khawatir dengan masa depan nasib generasi mendatang, warga eks pengungsi Timor Timur di Tuapukan menuntut kepastian status hak atas tanah yang mereka tempati.

Imbasnya, generasi kedua dan ketiga warga eks pengungsi Tim Tim kini terpaksa meninggalkan sekolah demi membantu orang tua mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Secara tidak langsung masa depan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik akan hilang dan sumber daya manusia mereka menjadi lemah.

“Kalau sumber daya manusianya menjadi lemah maka secara tidak langsung sepuluh atau tiga puluh tahun ke depan kami akan tersisihkan dalam peradaban ini.”

“Dan kami tidak akan bersaing dalam bidang apapun, maka 10 – 20 tahun ke depan penyumbang kemiskinan yang terbesar adalah WNI eks Tim Tim yang dulunya menjadi contoh nasionalisme untuk Indonesia,” kata Oky.

Adapun saat ini NTT merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketika setelah Papua dan Papua Barat, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

Tingkat Kemiskinan

Sayangnya, unjuk rasa pekan lalu berujung ricuh. Oky menyebut hal itu dipicu oleh pemukulan yang dilakukan anggota polisi. Masa aksi yang tidak terima “merespons tindakan provokasi” polisi sehingga terjadi aksi “saling lempar-melempar”.

“Dalam kerumunan yang pertama tembakan pertama bunyi, kawan kita keluar dengan lompat-lompat kakinya,” kata Oky.

Enam warga disebut terluka dalam aksi unjuk rasa itu, termasuk seorang perempuan, yang terluka di bagian kelapa sebelah kanan. Salah satu di antara korban diklaim tertembak di lutut bagian kanan.

Deolinda Belo

Sumber gambar, Misaqui de Jesus Agustinho

Keterangan gambar,

Deolinda Belo, 45 tahun, disebut terluka di bagian kepala sebelah kanan.

Privanto Soares, yang disebut kena luka tembak oleh Oky, kemudian dibawa oleh Acasio Soares dan Abel de Almeida Pinto ke rumah sakit. Namun dalam perjalanan, mereka dihentikan oleh pihak kepolisian.

Oleh polisi Privanto dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, sementara dua temannya yang lain langsung dibawa menuju kantor polisi. Tak lama kemudian, Privanto juga ditahan oleh polisi.

Sehari kemudian, Denonanto Saramento ditangkap polisi dalam perjalanannya menuju tempat kuliah kerja nyata (KKN).

Keempatnya kini ditetapkan sebagai tersangka kasus penyerangan dan pengrusakan pada Senin (14/04).

Keempat tersangka dijerat pasal 170 ayat 1 dan 2, serta pasal 216 KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara.

Polisi juga tengah mengembangkan penyidikan guna menangkap otak dibalik aksi massa dan penyerangan terhadap polisi.

Polres Kupang juga menyatakan dalam kerusuhan yang terjadi di Tuapukan pekan kemarin, tidak ada anggota polisi yang mengeluarkan tembakan ke arah warga sebagaimana kabar yang beredar luas di media sosial.

Adapun Kapolres Kupang, AKBP Aldinan Manurung, membantah anggotanya melakukan kekerasan dan memastikan anggotanya sama sekali tidak melakukan upaya represif.

“Kita tidak ada sama sekali melakukan upaya-upaya represif. Sekali lagi, tidak represif, seperti yang disebutkan ada korban luka tembak, atau luka apa, tidak ada. Hasil visum menyatakan itu bukan tembak,” ujarnya dalam konferensi pers Senin (14/12).

Apa akar masalah status tanah itu?

Peneliti Farid Abdul Alkatiri, yang pernah meneliti tentang akses tanah dan kendala legitimasi eks pengungsi Timor Timur di Belu, NTT, mengatakan hak atas tanah adalah masalah yang jamak dialami oleh warga eks pengungsi di NTT.

Pasca-referendum, banyak warga Timor Timur memilih untuk mengungsi ke wilayah Indonesia. Mereka adalah warga yang memilih pro-integrasi dengan Indonesia ketimbang merdeka dalam referendum.

Sebagian besar menetap di Belu, sebagian lainnya di Kupang. Pengungsi di Kupang berasal dari bagian timur Timor Leste, sementara yang dekat kawasan perbatasan menetap di Belu, yang berbatasan dengan Timor Leste.

pengungsi Timor Timur

Sumber gambar, AFP PHOTO/Antonio DASIPARU

Keterangan gambar,

Seorang anggota Pasukan Penjaga Perdamaian Australia (PKF) memeriksa dokumen pengungsi Timor Timur di perbatasan antara Atambua, Kupang, Indonesia dan Batu Gade, Timor Timur, 06 Juli 2002.

Farid menuturkan empat persoalan utama yang dihadapi oleh para pengungsi eks Timor Timur, yakni kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan masalah data.

“Banyak yang tidak bisa menjelaskan sejauh mana persisnya jumlah pengungsi pada saat itu, bahkan sampai hari ini, karena banyak faktor yang melatar-belakangi,” jelas Farid.

Masalah lain yang memperburuk problem eks pengungsi Timor Timur, kata Farid, pemerintah daerah yang tak menyangka jumlah pengungsi akan mencapai ratusan ribu.

Kala itu, pemerintah memperkirakan hanya 20.000 jiwa yang akan mengungsi. Sebab, konflik yang terjadi diperkirakan hanya skala kecil saja karena keyakinan pemerintah bahwa opsi pro-integrasi akan menang.

“Tetapi kan berbalik, kurang lebih 250.000 jiwa pengungsi yang masuk ke Indonesia. Sekitar 100.000 ada di Kabupaten Belu,” kata dia.

Ia melanjutkan, pemerintah daerah yang kewalahan menyiapkan lahan kamp pengungsi, menggunakan lahan milik masyarakat lokal untuk lokasi kamp pengungsian. Sebagian besar menempati tempat itu sampai hari ini.

“Dari situ kemudian muncul konflik lahan. Masyarakat adat yang memiliki lahan lebih luas juga nimbrung dalam persoalan ini karena sebagian besar wilayah mereka ditempati pengungsi,” jelas Farid.

kamp pengungsi

Sumber gambar, AFP PHOTO

Keterangan gambar,

Seorang tentara Indonesia menjaga di kamp pengungsi Kupang sementara pengungsi Timor Timur berkumpul di luar kantor pendaftaran 06 Juni 2001.

Dijelaskan Farid, sebagian besar lahan di Belu dikuasai oleh lembaga adat, sehingga pemerintah daerah meminjam lahan itu selama beberapa tahun untuk ditinggali oleh pengungsi.

“Poin ini tidak diketahui oleh pengungsi. Pengungsi merasa bahwa lahan yang telah ditempati, diberikan oleh pemerintah daerah dan menjadi milik mereka. Itu menjadi pemicu konflik,” terangnya.

Sebagian besar pengungsi kemudian secara swadaya membeli lahan yang dimiliki oleh warga lokal. Namun, menurutnya cara ini tidak menyelesaikan persoalan.

“Mereka di kamp-kamp ini berkelompok, etnis lain nggak bisa nimbrung. Jadi sesama etnis saja, etnis yang minoritas sedikit mengalami kendala untuk berswadaya,” kata dia.

Masalah lain yang melingkupi persoalan hidup eks pengungsi Timor Timur, lanjut Farid, mereka kerap kali dijadikan “komoditas politik” dalam pemilihan kepala daerah. Suara mereka kerap ditukar dengan janji kepastian tentang hak atas tanah.

Dari sekitar 250.000 ribu pengungsi Timor Timur di Indonesia, ada yang kemudian memilih kembali ke asal mereka di Timor Leste. Sedangkan yang lain mengikuti program transmigrasi yang ditawarkan pemerintah.

Kamp Pengungsi Noelbaki

Sumber gambar, AFP PHOTO/Ian TIMBERLAKE

Keterangan gambar,

Seorang anak laki-laki pengungsi Timor Timur memanak nasi di kamp pengungsi Noelbaki di Kupang, NTT, 09 Mei 2002.

Pemerintah akan ‘duduk bersama’

Kepala Humas Provinsi NTT, Marius Jelamu, mengatakan akan “duduk bersama” dengan pemerintah pusat untuk menentukan kepastian hukum atas tanah di lahan yang ditinggali pengungsi Timor Timur yang disebutnya “sudah menjadi warga negara Indonesia” itu.

“Perlu kebijakan negara, dalam hal ini untuk pengadaan lahan bagi para saudara-saudara kita yang eks Timor Timur itu. Tentu kalau mengharapkan pemerintah daerah tidak mungkin karena APBD kita sangat terbatas,” kata Marius.

Ia memperkirakan saat ini ada sekitara 120.000 warga eks pengungsi Timor Timur yang tersebar di seluruh NTT.

Adapun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan akan membangun rumah secara bertahap untuk warga eks Timor Timur di NTT.

Rencana pembangunan rumah untuk warga eks Timor Timur tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke NTT, tahun lalu.

Joko Widodo

Sumber gambar, BPMI Setpres/Lukas

Keterangan gambar,

Rencana pembangunan rumah untuk warga eks Timor Timur tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke NTT, tahun lalu.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid, menjelaskan pembangunan rumah rumah baru untuk warga eks pengungsi Timor Timur akan dimulai di Belu.

“Pembangunan akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahun 2020 sebanyak 100 unit di Kecamatan Raihat (Desa Tohe), tahun 2021 sebanyak 100 unit di lokasi yg sama, dan tahun selanjutnya disesuaikan dengan ketersediaan dan kesiapan lahan oleh Pemda,” jelas Khalawi.

Berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten Belu, kata Khalawi, jumlah warga baru yang perlu ditangani rumahnya sebanyak 475 keluarga yg pada saat ini menempati tempat tinggal sementara yang tersebar di 4 lokasi pengungsian.

Empat kamp pengungsian itu berada di lahan milik Kodim 1605 Belu sejumlah 162 keluarga, lahan milik Polres Belu sejumlah 119 keluarga, lahan Stadion Haliwen milik Pemda Belu sejumlah 108 keluarga dan lahan sepanjang bantaran Sungai Talau sejumlah 86 keluarga.

Namun, Farid Abud Alkatiri merekomendasikan bantuan yang diperlukan oleh warga eks pengungsi Timor Timur ialah pemberdayaan, terutama di sektor pertanian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *