Berapa banyak uang 1 milyar

FAQ Pembawaan Uang Kertas Asing Masuk atau Keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia

1. Ketentuan Jumlah Pembawaan Uang Kertas Asing
Setiap Orang dilarang melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Pembawaan UKA hanya dapat dilakukan oleh Badan Berizin.
Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pembawaan UKA dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah paling banyak setara dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
*Setiap Orang adalah Orang Perseorangan atau Korporasi

2. Siapa saja yang menjadi Badan Berizin
a.    Bank
b.    Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

3. Persyaratan bagi Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank untuk menjadi Badan Berizin
a.    Bank
1)    Memiliki izin usaha sebagai Bank dari otoritas berwenang 
2)    Memiliki izin sebagai Bank Devisa atau memperoleh persetujuan untuk melakukan penukaran valuta asing dari otoritas berwenang
b.    Penyelenggara KUPVA Bukan Bank 
1)    Memiliki izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dari Bank Indonesia
2)    Memiliki Modal disetor paling sedikit sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) 
3)    Memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

4. Masa berlaku izin sebagai Badan Berizin
a.    Bank : Izin diberikan selama 5 Tahun
b.    Penyelenggara KUPVA Bukan Bank : Izin diberikan paling lama sama dengan jangka waktu *izin yang diberikan sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
*Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang masa izin sebagai penyelenggara dapat mengajukan perpanjangan izin Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dan Badan berizin pembawaan UKA secara bersamaan.

5. Perpanjangan masa izin sebagai Badan berizin pembawaan UKA
a.    Peling cepat 6 (enam) bulan sebelum izin sebagai Badan Berizin berakhir
b.    Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin sebagai Badan Berizin berakhir
Apabila permohonan perpanjangan izin tidak sesuai dengan diatas dianggap tidak mengajukan perpanjangan izin.

6. Persetujuan Pembawaan UKA
Badan Berizin (Bank atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank) secara tidak serta merta bisa secara bebas untuk membawa UKA keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia, harus mengajukan persetujuan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.
Persetujuan pembawaan UKA terdiri dari dua bentuk persetujuan yang diberikan oleh Bank Indonesia
a.    Persetujuan kuota pembawaan UKA per mata uang yang akan diberikan pada setiap periode (3 bulan) pembawaan UKA
b.    Persetujuan untuk setiap pembawaan UKA per mata uang, antara lain dalam bentuk dokumen pelengkap kepabeanan yang digunakan Badan Berizin pada saat akan merealisasikan pembawaan UKA. Persetujuan dimaksud akan mengacu kepada kuota per mata uang yang telah disetujui oleh Bank Indonesia untuk setiap periode pembawaan UKA
Persetujuan pembawaan kuota untuk setiap periode pembawaan UKA paling lambat 1 bulan sebelum kegiatan pembawaan UKA. 

7. Kurs acuan pembawaan UKA
a.    Kurs yang digunakan terkait dengan penentuan ambang batas (threshold) adalah kurs Kementerian Keuangan
b.    Kurs konversi yang digunakan terkait dengan pembayaran denda apabila dilakukan dengan Rupiah atau mata uang asing lainnya adalah kurs jual pasar (market price) yang berlaku pada saat itu

Referensi Ketentuan :

PBI 19/7/PBI/2017

PBI 20/2/PBI/2018

PADG 20/12/PADG/2018
 

Bareksa.com – Sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin sudah sangat akrab dengan deposito atau tabungan bank untuk menyimpan uang dalam jangka pendek, sehingga banyak dari mereka yang masih menempatkan dananya pada instrumen tersebut.

Di sisi lain, saat ini pemerintah sedang menawarkan instrumen investasi yang nyaris bebas risiko bagi masyarakat, berbasis syariah, serta menawarkan imbal hasil yang lebih menarik bahkan dengan pajak penghasilan yang lebih rendah, yakni Sukuk Negara Ritel (SR) seri SR016.

​Penawaran SR016 akan digelar pada 25 Februari hingga 17 Maret 2022. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu telah menetapkan kupon atau imbal hasil tetap SR016 sebesar 4,95 persen per tahun.

​SR016 diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat serta memiliki jatuh tempo dalam 3 tahun, tepatnya pada 10 Maret 2025. Selain itu, SR016 juga bisa diperdagangkan di pasar sekunder setelah tiga kali pembayaran kupon, tepatnya mulai 11 Juni 2022.

Investasi ini cocok bagi investor pemula ataupun investor ritel karena modal awal untuk membeli sukuk ini sangat terjangkau, yakni mulai dari Rp1 juta (1 unit) dan maksimal Rp2 miliar (2.000 unit).

​SR016 cocok untuk investor yang memiliki profil risiko rendah atau penghindar risiko (risk averse), karena pembayaran imbal hasil dan pokok sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh Undang-Undang SBSN dan dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya.

Imbal Hasil Lebih Besar, Pajak Lebih Kecil, SR016 Terlihat Sangat Menarik

Seperti diketahui, SR016 akan memberikan imbal hasil yang bersifat tetap 4,95 persen per tahun. Angka tersebut terbilang cukup jauh jika dibandingkan dengan rata-rata suku bunga deposito bank di Indonesia.

Sumber: Pusat Informasi Pasar Uang BI

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata deposito perbankan hanya menawarkan suku bunga 3,38 persen (tertinggi) berdasarkan rata-rata imbalan deposito perbankan per 23 Februari 2022 (menurut data Pusat Informasi Pasar Uang Bank Indonesia).

Kemudian dari segi perpajakan, SR016 hanya dikenakan tarif pajak penghasilan 10 persen, menjadikannya tarif tersebut lebih rendah 50 persen alias separuh dari tarif pajak atas deposito perbankan.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan PPh Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa Penghasilan berupa Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia dikenakan tarif pajak 20 persen.

Di samping tarif pajak yang lebih rendah, ternyata imbal hasil yang ditawarkan SR016 pun masih lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga deposito perbankan.

Dengan demikian, jelas secara kasat mata SR016 jauh lebih menarik dibandingkan dengan deposito. SR016 dengan imbal hasil 4,95 persen kemudian dipotong pajak 10 persen, akan menghasilkan imbal hasil bersih 4,46 persen.

Sementara itu, deposito dengan suku bunga 3,38 persen yang dipotong pajak 20 persen, maka hanya akan menghasilkan imbal hasil bersih 2,7 persen.

Sebagai perbandingan tambahan, berikut contoh uang yang akan diterima setiap bulannya jika kita menaruh uang Rp2 miliar pada SR016 dan deposito perbankan.

SR016

Deposito Perbankan

Modal (Rp)

Rp2.000.000.000

Rp2.000.000.000

Imbal Hasil Kotor (%)

4,95%

3,38%

Pajak (%)

10%

20%

Imbal Hasil Bersih (%)

4,46%

2,70%

Imbal Hasil Bersih per Tahun (Rp)

Rp89.100.000

Rp54.080.000

Imbal Hasil Bersih per Bulan (Rp)

Rp7.425.000

Rp4.506.667

 Sumber : Kemenkeu, BI, diolah Bareksa

Berdasarkan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jika kita berinvestasi di SR016sebesar Rp2 miliar, kita akan mendapatkan imbal hasil bersih sebesar Rp89,10 juta per tahun, atau setara Rp7,43 juta per bulan.

Sementara itu, jika kita menaruh uang di deposito bank saja, kita hanya mendapatkan imbal hasil bersih sekitar Rp54,08 juta per tahun, atau setara Rp4,51 juta per bulan. So, terlihat mana yang lebih menarik bukan?

Baca juga Siap-siap! SR016 Segera Terbit, Ini Jadwal Penawaran dan Cara Daftarnya

Investasi Sekarang

 (KA01/Arief Budiman/AM)

***

Ingin berinvestasi sekaligus bantu negara?

​SR016 merupakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel yang dikelola sesuai prinsip syariah dan memiliki fitur bisa diperdagangkan dengan tenor 3 tahun. Nilai investasi minimal Rp1 juta dan maksimal Rp2 miliar, kupon bersifat tetap dan aman karena baik kupon maupun pokoknya dijamin oleh negara dan Undang-Undang.

Dengan berinvestasi di SBN Ritel kita tidak hanya mendapatkan cuan, namun  juga membantu pembiayaan anggaran untuk pembangunan negara. SR016 bisa dipesan melalui Bareksa.

PT Bareksa Portal Investasi atau Bareksa.com adalah platform e-investasi terintegrasi pertama di Indonesia, yang ditunjuk menjadi mitra distribusi (midis) resmi Kementerian Keuangan untuk penjualan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel atau SBSN Ritel secara online. Selain proses registrasi dan transaksi sangat cepat dan mudah, Anda juga dapat memantau investasi Anda dari mana saja dan kapan saja.

Bareksa telah mendapatkan ​penghargaan sebagai midis SBN terbaik selama tiga tahun berturut-turut dari Kementerian Keuangan RI. Penghargaan terbaru yang diterima adalah  penghargaan sebagai Midis SUN dengan  Kinerja Terbaik 2020 dan Midis SBSN dengan Kinerja Terbaik Kategori Fintech 2021. 

Investor Bareksa yang sudah pernah membeli SBN Ritel di Bareksa setelah Juni 2021 bisa langsung memesan ORI021. Adapun investor Bareksa yang sudah pernah membeli seri SBN Ritel sebelum Juni 2021 perlu melakukan registrasi ulang.

Daftar ulang akun SBN di Bareksa ini untuk memudahkan dalam melakukan trading (jual-beli) SBN di pasar sekunder, karena Bareksa sudah bermitra dengan sekuritas yaitu Binaartha Sekuritas. Lengkapnya baca ​cara daftar ulang akun SBN Ritel di Bareksa. 

Investor Bareksa yang sudah investasi reksadana tapi belum pernah membeli SBN perlu melengkapi data, agar bisa dibuatkan rekening sub-registry untuk SBN. Data yang dibutuhkan untuk membeli SBN adalah rekening bank yang digunakan untuk menerima kupon.

Segera daftar SBN Ritel sekarang di Bareksa agar bisa memesan SR016 pada masa penawaran. Jangan ketinggalan karena kuota terbatas.

Silakan nilai Bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 Bintang 4 Bintang 5

 Apa itu Uang Persediaan (UP)?

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN,

  • Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

  • Untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker

  • Untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).

  • UP dapat dimintakan penggantiannya (revolving).

  • UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran :

    • Belanja Barang (52),

    • Belanja Modal (53), dan

    • Belanja Lain-lain (58)

  • KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP.

 

Jenis-Jenis SPM UP

  • UP Tunai, dalam bentuk uang tunai kepada Bendahara Pengeluaran/BPP melalui rekening Bendahara Pengeluaran/BPP yang sumber dananya berasal dari rupiah murni.

  • UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada Bendahara Pengeluaran/BPP yang penggunaannya dilakukan dengan kartu kredit pemerintah.

 

Ketentuan Penggunaan UP

  • Pembayaran dengan UP paling banyak sebesar Rp50 juta kepada setiap kepada penerima/penyedia barang/jasa, kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.

  • Setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp50 juta

  • Pembayaran dengan UP dapat melebihi Rp50 juta setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan.

  • Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP.

  • Penggantian UP melalui Bendahara Pengeluaran apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50% dan sepanjang anggaran masih tersedia dalam DIPA.

 

Besaran UP Yang Dikelola

  • Pemberian UP diberikan paling banyak (dihitung dari pagu akun 52, 53, dan 58):

    • Rp100 juta untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp2,4milyar .

    • Rp200 juta untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp2,4 milyar s.d. Rp6 milyar.

    • Rp500 juta untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp6 miliar.

  • Besaran UP tunai sebesar 60% dari besaran UP.

  • Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebesar 40% dari besaran UP.

 

Ketentuan UP KKP

  • Atas persetujuan besaran porsi UP KKP yang diterbitkan oleh KPPN, satker tidak perlu mengajukan SPM UP KKP ke KPPN karena persetujuan tersebut hanya berupa batas limit KKP yang dipegang oleh satker.

  • KKP untuk Keperluan Belania Barang Operasional Serta Belanja Modal paling banyak Rp50 juta untuk pertama kali untuk setiap kartu kredit dalam 1 (satu) bulan

  • KKP untuk keperluan Belanja Perialanan Dinas Jabatan digunakan untuk komponen pembayaran:

    • biaya transport

    • penginapan, dan/atau

    • sewa kendaraan dalam kota

paling banyak Rp20 juta untuk pertama kali untuk setiap kartu kredit dalam 1 (Satu) bulan.

  • Penggunaan KKP, dikecualikan akan hal berikut:

    • bagi satker yang tidak terdapat penyedia barang/jasa yang dapat menerima pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA;

    • bagi satker yang memiliki pagu jenis belanja Satker yang dapat dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp2,4 Miliar.

 

Sebelum mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) UP, Satker harus terlebih dahulu memiliki Surat Persetujuan Besaran UP yang diterbitkan oleh Kepala KPPN.

 

Mekanisme Pengajuan Surat Persetujuan Besaran UP

  • Sebelum mengajukan permohonan penggunaan UP, Satker harus sudah menyelesaikan kewajiban administrasi tahun anggaran sebelumnya, antara lain:

  • Sisa UP/TUP tahun anggaran sebelumnya sudah nihil;

  • Sudah melakukan rekonsiliasi UAKPA bulan Desember TA sebelumnya;

  • Sudah menyampaikan LPJ Bendahara bulan Desember TA sebelumnya;

  • Sudah menyampaikan syarat-syarat awal tahun anggaran (SK Pejabat Pengelola Keuangan, Spesimen Tanda Tangan, PIN PPSPM, dan Permohonan KIPS)

  • Satker dapat mengirimkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik ke alamat e-mail 

    Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

  • Dokumen-dokumen persyaratan

Setelah Surat Persetujuan Besaran UP oleh Kepala KPPN diperoleh, Satker baru dapat mengajukan SPM UP

 

Syarat-Syarat Pengajuan SPM UP

 

Ketentuan untuk SPM UP Dana PNBP

  • Dalam hal realisasi PNBP melampaui target dalam DIPA, penambahan pagu dalam DIPA dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran.

  • Pembayaran UP/TUP untuk Satker Pengguna PNBP dilakukan terpisah dari UP/TUP yang berasal dari Rupiah Murni.

  • Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi PNBP yang dapat digunakan sesuai pagu PNBP dalam DIPA maksimum sebesar 000.000,-

  • Satker pengguna PNBP yangbelum memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA, maksimal sebesar 000.000,-

  • Penggantian UP atas pemberian UP dilakukan setelah Satker pengguna PNBP memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP paling sedikit sebesar UP yang diberikan.

  • Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dari Satker pengguna, dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tahun anggaran berjalan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif.

  • Formula Maksimum Pencairan (MP) Dana PNBP:

MP = (PPP x JS) – JPS

MP : Maksimum Pencairan

PPP : proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

JS : jumlah setoran

JPS : jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan

 

 

Pengajuan SPM sejak masa pandemi Covid-19 dapat dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi e-SPM
dengan tetap mengirimkan hardcopy dokumen ke KPPN.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *