Benua australia lebih maju dari indonesia karena

Indonesia maju telah menjadi topik hangat yang kerap diperbincangkan di setiap pidato Presiden Republik Indonesia dan forum-forum kajian. Belum lama ini, Negara Amerika Serikat memberikan pernyataan yang mengatakan bahwa Indonesia dikeluarkan dari daftar Negara berkembang menjadi Negara maju. Tentu saja berita tersebut sontak menjadi hangat diperbincangkan oleh seluruh kalangan. Banyak yang menanggapi dengan dukungan positif, namun tak sedikit juga yang menanggapi dengan kekhawatiran. Pertanyaan yang sekarang muncul di benak masyarakat apakah sudah pantas Indonesia menjadi Negara maju ?

Indonesia saat ini tidak lagi masuk dalam daftar Negara berkembang, hal tersebut menjadikan Indonesia melakukan pembangunan-pembangunan di segala bidang dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan tersebut membutuhkan strategi yang matang dan tentunya dengan modal yang besar. Indonesia Maju bukanlah sesuatu hal yang mustahil diraih mengingat Negara ini sudah memiliki modal yang cukup. Modal dasar yang dimiliki saat ini setelah kemerdekaan Republik Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, modal pendukung yang dimiliki Indonesia sebagai Negara maju yaitu: pertama, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kedua, Indonesia memiliki sumber daya manusia dengan penduduk terbesar ke-5 didunia dengan komposisi penduduk usia produktif yang terus bertambah. Ketiga, letak geografis yang memiliki posisi strategis pada jalur perdagangan maritim internasional dan penghubung benua Asia – Australia.
Seluruh modal tersebut apabila di jaga dan dikelola secara benar akan mengantarkan Indonesia masuk jajaran yang diperhitungkan. Apabila dibandingkan dengan Negara maju lainnya, mereka memiliki keunggulan yang menonjol di hanya salah satu aspek lalu anjlok di aspek lainnya. Contohnya Singapura, Negara maju dengan segala pembangunan yang megah namun terhambat dengan luas Negara yang ‘mentok’ atau tidak dapat dikembangkan. Selain itu di Negara Jepang yang berambisi dengan teknologinya justru menghadapi kesulitan terhadap pertumbuhan populasi masyarakatnya. Masyarakat Jepang cenderung tidak ingin menikah dan memiliki keturunan sehingga jumlah masyarakat produktif dari tahun ketahun menjadi turun. Bagi Indonesia, permasalahan tersebut justru menjadi yang diunggulkan.

Untuk memenuhi kebutuhan tercapainya Indonesia maju diperlukan suatu instrumen yang biasa disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN terdiri dari komponen Penerimaan, Belanja, dan Pembiayaan. Untuk melihat apakah instrument tersebut bagus atau tidak kita harus melihat secara keseluruhan. Dari situlah kita bisa melihat apakah APBN kita sehat, kredibel, efesien, efektif atau tidak. Faktor yang mempengaruhi instrument ini antara lain lingkungan ekonomi, baik di dunia maupun di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dibandingkan Negara G-20 saat ini sudah memiliki pondasi perekonomian yang bagus berupa pertumbuhan ekonomi yang stabil. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di nomor urut 3 dibawah Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan India. Berdasarkan Berita Resmi Stastisik dari Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia tahun 2019 berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh sebesar 5,02 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2019 dibanding triwulan-IV 2018 tumbuh sebesar 4,97 persen (y-on-y). (Sumber data: Badan Pusat Statistik).

Walaupun dunia dilanda pandemi Corona Virus Desease 19 (Covid-19) sejak Maret 2020, yang sangat berdampak terhadap perekonomian global, dimana banyak Negara telah terdampak mengalami resesi sejak kuartal I tahun 2020, bahkan beberapa diantaranya adalah negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jerman serta tetangga kita sendiri Singapura, perekonomian Indonesia sendiri baru terdampak resesi di kuartal II tahun 2020. Secara teknis yang dimaksud dengan resesi adalah kondisi dimana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan atau minus dalam dua kuartal berturut-turut. Artinya pada kuartal I perekonomian Indonesia masih lebih baik dibandingkan negara-negara maju tersebut diatas, masih relatif dapat menahan dampak buruk Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Indonesia secara resesi masuk dalam zona resesi setelah dua kuartal berturut-turut mengalami pertumbuhan ekonomi negatif yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II dan III tahun 2020 minus 5,32% dan 3,49%. Terkait resesi ini masyarakat Indonesia seharusnya tidak disikapi secara berlebihan ke arah kepanikan, kita hanya perlu fokus bagaimana melakukan perbaikan ke depan sehingga ekonomi bisa bangkit kembali karena Pemerintah telah banyak mengambil langkah-langkah perbaikan ekonomi yang dapat menjadi katalis positif buat ekonomi kita kedepan demi Indonesia maju dan sejahtera.

Salah satu lompatan besar dalam sejarah hukum di Indonesia dan menjadi terobosan kreatif untuk menjadikan “Indonesia Maju dan Sejahtera” ialah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 November 2020. Niatan Undang-Undang ini luar biasa baiknya dan manfaatnya jika diimplementasikan dan dieksekusikan dengan baik karena menjadi babak baru bagi upaya peningkatan investasi yang akan menjadikan Negara Indoensia yang efisien, regulasinya simple dan memberi kesempatan Rakyat untuk berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini, akan memberikan banyak manfaat untuk negeri ini, antara lain penyederhanaan dan penyelarasan regulasi dan perizinan, pencapaian investasi yang berkualitas, menciptakan lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Tentu saja Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat menjadi pendorong Indonesia menjadi Negara maju dengan beberapa target penerapannya, antara lain ekonomi dapat tumbuh 5,7-6% per tahun, menciptakan lapangan kerja 2,7 juta hingga 3 juta per tahun, meningkatkan investasi 6,6-7%, mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4-5,6%, serta mencegah Indonesia terjebak dalam kategori Negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Selain harus mempertahankan angka rata-rata pertumbuhan ekonomi, Indonesia juga harus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap beradaptasi dengan kebutuhan zaman yang dinamis. SDM Indonesia harus bisa bersaing di lingkup asia maupun internasional. Dengan arti strata pendidikan berkualitas pun harus dikejar mulai sejak dini agar memiliki kualitas tenaga kerja pemikir, cerdas, dan penentu kebijakan yang mumpuni. Berdasarkan data statistik Jumlah pemuda atau milenial di Indonesia mulai menyebar di luar Pulau Jawa. Meski mayoritas masih terpusat di Pulau Jawa, namun persentasenya mulai berkurang. Pada tahun 2004, persentase pemuda di Pulau Jawa mencapai 58,25 persen. Menurut Badan Pusat Statistik, persentase tahun 2019 mulai menurun menjadi 55,28persen. Persentase pemuda tinggal di luar Pulau Jawa mulai meningkat, termasuk di wilayah Timur Indonesia. Salah satunya Pulau Sulawesi, dari 7,14 persen pada 2004 menjadi 7,52 persen di 2019. Data diatas menunjukan bahwa meningkatkan kualitas pemuda Indonesia tidak selalu dimulai dari pulau Jawa, namun dengan menyebarkan pemuda Indonesia di seluruh nusantara. Dengan cara demikian kualitas SDM Indonesia akan merata dan setiap pemuda Indonesia berkesempatan bersaing secara global. Peningkatan kualitas SDM juga dilakukan melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan pemberian gizi cukup bagi bayi sejak dalam kandungan sehingga mengurangi bayi stunting. Dari sector pendidikan, pemerintah harus menggandeng pihak swasta dalam meningkatkan skill SDM melalui program vokasi dan link and match.

Menjadi Negara maju tentu ada konsekuensi yang harus siap dihadapi, baik itu yang membawa dampak positif ataupun negatif. Saat Indonesia menjadi Negara maju, maka kita harus siap tidak lagi mendapat perlakuan istimewa dalam perdagangan termasuk bea masuk dan bantuan lain dalam ekspor impor. Karena selama suatu Negara dalam kategori Negara berkembang, Negara tersebut memperoleh privillage dalam perdagangan Internasional. Perubahan status menjadi Negara maju akan membuat Indonesia menjadi lebih percaya diri untuk berproduksi secara efisien serta turut memperlancar masuknya investasi asing. Dengan demikian Indonesia harus siap meningkatkan daya saing, khususnya untuk terus meningkatkan ekspor kepasar non-tradisional. Dampak negatifnya yang harus dihadapi sebuah Negara maju ialah tambahan Bea Masuk CVD, bunga utang tinggi, serta bantuan pembangunan pemerintah/Official Development Assistance (ODA) tidak berlaku.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan untuk menjadi Negara maju, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah dibidang birokrasi. Indonesia butuh birokrasi yang berkualitas tinggi yang menjunjung profesionalisme, produktivitas, dan integritas. Birokrasi Indonesia selama ini bergerak dengan paradigma lama yang sering disebut sebagai paradigma lama administrasi publik (old public administration). Dimana birokrat lebih kepada kekuasaan dari pada pelayanan. Hal tersebut yang menyebabkan korupsi mudah terjadi di setiap lini pemerintahan. Jika Indonesia bisa mempertahankan gelarnya sebagai Negara maju, maka setiap elemen birokrasi harus siap mengubah cara kerja dari disuapi menjadi melayani. Para birokrat harus siap menghadapi kritik dan mampu untuk memperbaiki sesuai saran dari penerima manfaat.

Dari segala kerumitan menjadi Negara maju, hal utama yang harus kita pertahankan ialah pondasinya, yaitu manusia, infrastruktur, dan institusinya. Segala biaya yang dikeluarkan harus terukur dan di evaluasi setiap saat. Indonesia maju bukanlah mimpi, jika seluruh elemen di Negara kita bersama bekerja untuk kesejahteraan umum rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

(Jakarta, 25/2/2014) Transportasi laut memiliki peran yang sangat penting bagi negara kepulauan. Indonesia yang memiliki 17.000 pulau dan disatukan lautan yang luas, transportasi laut menjadi ” Urat Nadi” bagi perekonomian Indonesia.

Mengingat sangat  vitalnya transportasi bagi perekonomian, maka transpotasi laut harus dikembangkan dengan baik dan benar untuk menunjang pertumbuhan perekonomian.

“Transportasi laut merupakan salah satu urat nadi perekonomian Indonesia. Jika transportasi laut terganggu, maka perekonomian nasional juga terganggu,” ujar Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono ketika membuka Rapat Kerja Direktorat Jendral Perhubungan Laut ” Dengan Semangat Reformasi Birokrasi, Kita Laksanakan Revitalisasi Kinerja Aparatur Direktorat Jendral Laut Guna Terwujudnya Peningkatan Pelayanan, Integritas dan Keselamatan” di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Selasa.

Bambang mengatakan, tantangan pembangunan transportasi sangat kompleks termasuk transportasi laut sebagai dampak perkembangan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, pembangunan transportasi laut tidak boleh hanya berorientasi pada skala nasional saja, namun juga harus berorientasi pada skala regional dan internasional.

Indonesia kata Wamenhub memiliki 2.392 pelauhan resmi dan lebih banyak lagi pelabuhan tidak resmi. ” Setiap 40 kilo meter panjang terdapat satu pelabuhan. Hal itu sah – sah saja karena memang Indonesia merupakan negara kepulauan,” kata Wamenhub.

Untuk mengantisipasi tantangan transportasi laut yang cukup berat, Wamenhub berpesan kepada peserta Raker sebagai aparatur Kementerian Perhubungan dituntut untuk mampu beradaptasi dan melakukan perubahan ke arah yang lebih.

” Dari Raker ini saya berharap ada masukan – masukan baik yang buttom up maupun top down, untuk perbaikan transportasi laut.

Pada kesempatan tersebut, Wamenhub menyinggung tentang pejabat yang tidak ada di tempat pada waktu kerja.

” Kalau hal itu karena tugas tidak masalah. Tetapi kalau karena hal-hal yang tidak ada kaitan dengan kerja, tentu memberi contoh yang tidak baik,” tegas Wamenhub.(SNO).
 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *